OTT Sebelum Penetapan KPU

0
102
Sejumlah orang mengawal Bupati Ngada Marianus Sae usai pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (12/2). Marianus Sae merupakan calon gubernur NTT yang diusung PDIP dan PKB. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Nasib JR Saragih sedikit lebih baik karena masih memiliki peluang di Bawaslu untuk membalikkan keputusan KPU Sumut. Hal itu berbeda dengan yang dialami Marianus Sae, Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur.

Ketika KPUD di seluruh wilayah yang mengikuti Pilkada 2018 tengah membacakan penetapan calon kepala daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru menetapkan Bupati Ngada, Marianus Sae sebagai tersangka.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan dua orang tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin pagi.

Penetapan itu dibacakan KPK sehari setelah penyidik lembaga antirasuah menangkap Marianus di Surabaya, Jawa Timur, Minggu 11 Februari 2018, dalam sebuah operasi tangkap tangan. Ia diduga menerima fee dari proyek-proyek di Kabupaten Ngada, NTT.

“Apakah ini akan dilakukan untuk biaya kampanye? Prediksinya, iya. Prediksi dari tim kita kemungkinan besar dia butuh uang untuk itu,” ujar Basaria.

Sebab, Marianus Sae merupakan salah satu bakal calon peserta Pilkada NTT 2018. Dia mencalonkan diri sebagai Gubernur NTT dengan menggandeng Emilia Nomleni sebagai calon Wagub NTT. Pasangan ini diusung PDIP dan PKB.

Tak berapa lama setelah penetapan tersangka Marianus, giliran PDIP membuat pernyataan. Melalui Sekjen Hasto Kristiyanto, PDIP memutuskan mencabut dukungan terhadap Marianus Sae.

“PDIP sebagai pengusung cagub Marianus Sae konsisten dan tidak menolerir korupsi. Partai bersikap tegas dan tidak akan melanjutkan dukungan kepada yang bersangkutan,” ujar Hasto.

Dia berjanji akan cepat memproses pelanggaran Bupati Ngada NTT tersebut di internal partai. Hasto pun menegaskan PDIP berulang kali mengingatkan bahwa siapa pun yang melakukan tindak pidana korupsi akan dipecat.

“Banyak yang mengambil jalan pintas korupsi untuk membiayai pilkada langsung. PDIP selalu mengedepankan strategi gotong royong seluruh mesin partai dengan harapan biaya bisa ditekan dan meringankan beban calon. Namun hal tersebut tetap saja terjadi,” kata dia.

Apa yang terjadi dengan Marianus memang patut disesalkan. Sebab, dia tidak bisa belajar dari apa yang dialami Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. Nyono Suharli dan Marianus punya cerita yang persis sama saat berurusan dengan KPK.

Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko (tengah) menjawab pertanyaan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (4/2). Nyono menjadi tersangka suap perizinan pengurusan jabatan di Pemkab Jombang. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

KPK menangkap Nyono Suharli dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Sulistyowati (IS) pada Sabtu 3 Februari 2018. Nyono ditangkap saat berada di Stasiun Solo Balapan.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief mengatakan, OTT yang dilakukan tim Satgas KPK terkait adanya pungli perizinan dan kutipan-kutipan terkait dana kapitasi yang diadministrasikan oleh administrasi bendahara Paguyuban Puskesmas se-Jombang.

“KPK meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan, dan menetapkan status tersangka terhadap dua orang,” ujar Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu 4 Februari 2018.

Dalam kasus ini, KPK menduga uang suap untuk Nyono berasal dari kutipan jasa pelayanan kesehatan atau dana kapitasi puskesmas di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Uang itu dikutip Inna Sulistyowati dari 34 puskesmas di Jombang.

Total dana kutipan di Kabupaten Jombang yang dikumpulkan Inna sejak Juni 2017, mencapai Rp 434 juta. Dari Rp 434 juta itu, Bupati Nyono mendapat jatah 5 persen dan 1 persen untuk Kadis Kesehatan Jombang Inna, serta satu persen untuk paguyuban puskesmas di Jombang. Sebagian dari uang tersebut sudah dipergunakan oleh Bupati Nyono.

“Diduga Rp 50 juta digunakan NSW untuk membayar iklan terkait rencananya maju menjadi Bupati Jombang 2018,” ucap Laode.

Nyono Suharli memang tengah berjuang menjadi Bupati Jombang untuk periode kedua. Dengan dukungan Partai Golkar, PKB, PKS, PAN dan Partai Nasdem, posisi Nyono sebenarnya cukup kuat untuk kembali menduduki kursi orang nomor satu di Kabupaten Jombang.

Dengan posisi sebagai tersangka KPK, Nyono yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur itu hanya bisa pasrah. Bayangan untuk kembali menjadi penguasa di Kabupaten Jombang pun sirna.

“Kalau saya harus mundur dari DPD Golkar Jatim maupun bupati, saya ikhlas. Karena saya merasa bersalah melanggar hukum sehingga perjalanan ini harus kita lakukan dan ikuti proses hukum,” lirih Nyono saat mengenakan rompi tahanan berwarna oranye di Gedung KPK, Minggu 4 Februari 2018.

Penyesalan yang sangat terlambat.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here