Direksi TOWR Belum Beri Penjelasan Soal Dugaan Kasus Suap

0
10
Foto: Grandyos Zafna

Jakarta – Pada Senin kemarin, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memanggil manajemen PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG). Keduanya dipanggil lantaran diduga terkait kasus suap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa.

BEI memanggil kedua manajemen emiten itu untuk memastikan bahwa kasus tersebut tidak mengganggu keberlangsungan bisnis perusahaan.
Namun, hanya TBIG yang memenuhi panggilan BEI.

“TOWR enggak dateng, padahal diundangnya bareng,” kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Lantaran belum penuhi panggilan, BEI belum bisa memastikan apakah kasus tersebut akan mengganggu keberlangsungan bisnis TOWR atau tidak. Sementara untuk TBIG, pihak BEI sudah memastikan bahwa kinerja bisnisnya tidak akan terganggu.

“Belum (bisa pastikan), karena enggak ada informasi,” tuturnya.

BEI sejatinya hanya ingin mengetahui apakah keberlangsungan perusahaan terganggu akibat kasus tersebut. Sebab jika iya, maka BEI akan menjatuhkan suspensi terhadap perdagangan sahamnya.

“Tapi kami sudah kirim surat, mungkin mereka akan jawab melalui surat,” tambah Samsul.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Onggo Wijaya selaku Direktur PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) yang merupakan anak usaha TOWR dan Ockianto karyawan TBIG sebagai tersangka suap Bupati Mojokerto Mustofa Kemal Pasa.

Keduanya diduga melakukan pelanggaran terkait pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan bangunan (IMB) atas pembangunan menara telko di kabupaten Mojokerto pada 2015.

Mustofa sendiri juga telah ditetapkan sebagai sebagai tersangka suap dan gratifikasi untuk sejumlah kasus. Selain kasus ijin menara telekomunikasi, Mustofa bersama Kadis PUPR Pemkab Mojokerto tahun 2010-2015, Zainal Abidin, ditetapkan tersangka dugaan penerimaan gratifikasi terkait jabatannya. Dugaannya adalah menerima fee beberapa proyek senilai Rp 3,7 miliar pada 2015.

Terkait kasus ini, KPK telah menggeledah lebih dari 31 lokasi, 20 dinataranya kantor dinas pemerintah kabupaten Mojokerto. KPK juga menyita 13 kendaraan milik Bupati Mojokerto, meliputi lima unit jet ski, 6 mobil mewah dan dua sepeda motor. Sementara 16 mobil disita dari sebuah showroom mobil di Mojokerto yang diduga sebagai bagian dari uang hasil korupsi bupati.

KPK juga mengamankan uang Rp 3,7 miliar yang didapatkan di dalam lemari kamar orangtua bupati Mustopa. Temuan ini melengkapi hasil penggeledahan sebelumnya ketika KPK menyita uang senilai Rp 4 miliar dari tempat bupati. (dna/dna)

Sumber : Detik.com

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here